Dasar Hukum & Pengertian HAN (Hukum Administrasi Negara)

​

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan administrasi pemerintah serta mengatur bagaimana kekuasaan administratif digunakan dan dibatasi.  

​

Dasar hukum HAN berasal dari:

• UUD 1945

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

• Peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan tata kelola administrasi negara.

​

1. Sumber hukum Formil 

Ini adalah bentuk-bentuk konkret hukum yang berlaku dan mengikat secara resmi:

a.    Undang-Undang Dasar (UUD)
•    Contoh: UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum dan Pasal 4 ayat (1) tentang kekuasaan eksekutif oleh Presiden.

b.    Undang-Undang / Peraturan Setingkat UU
•    Contoh: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

•    Juga termasuk: Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), dan Peraturan Pemerintah (PP)

c.    Peraturan Perundang-Undangan Lain
•    Termasuk: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan peraturan pelaksana lainnya.
•    Mengatur lebih teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

d.    Yurisprudensi
•    Putusan pengadilan yang menjadi rujukan, khususnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Agung dalam sengketa administrasi
e. Traktat / Perjanjian Internasional
•    Jika Indonesia terlibat dalam perjanjian internasional yang mengatur tata kelola administrasi publik.

2.Sumber Hukum Materil
Ini adalah dasar filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi pembentukan hukum:
a.    Ideologi Negara
•    Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum administrasi. 

b.    Kebutuhan Sosial dan Praktis
•    Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.
c.    Ilmu Pengetahuan dan Doktrin
•    Pandangan dan teori dari para ahli hukum administrasi negara. 

​

​

3.Sumber Hukum Historis

Hukum administrasi juga berkembang dari praktik pemerintahan masa lalu, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya.

4.Kebiasaan (Konvensi)

Praktik yang sudah dijalankan terus-menerus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan diterima sebagai kebiasaan yang sah, meskipun tidak tertulis.

AUPB dan Perizinan

​

AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) adalah prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan. AUPB bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, tertib, akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum.

AUPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 10.

Fungsi AUPB:

1.     Menjadi standar hukum bagi tindakan pejabat pemerintah.

2.     Menjamin perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

3.     Menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pelayanan publik.

4.     Memastikan akuntabilitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan negara

Asas-asasnya mencakup:

·       Kepastian hukum

·       Keterbukaan

·       Kepentingan umum

·       Proporsionalitas

·       Profesionalitas

·       Akuntabilitas

·       Tertib penyelenggaraan pemerintahan

Perizinan dalam HAN merupakan bentuk tindakan hukum satu pihak (beschikking) dari pemerintah kepada warga, untuk memperbolehkan atau melarang suatu aktivitas tertentu. 

​

Sanksi Administratif

Terdiri dari 3 tingkatan:

1. Ringan: Misalnya tidak mematuhi prosedur administrasi → surat peringatan (SP)

2. Sedang: Misalnya penggunaan diskresi tanpa izin atasan → uang paksa atau ganti rugi

3. Berat: Misalnya penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara → pemberhentian tetap atau pencabutan fasilitas

Struktur Pemerintahan

• Pusat: Negara pemegang kekuasaan

• LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian): seperti BPK, KPU, dsb.

• BPOM: Lembaga pengawas obat dan makanan

Wewenang dalam Pemerintahan (Pasal 1 angka 5 UU AP)

Wewenang adalah hak yang diberikan kepada pejabat/instansi untuk melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan:

1. Atribusi: Wewenang langsung dari UU

2. Delegasi: Pelimpahan dari atasan ke bawahan

3. Mandat: Pelimpahan wewenang dengan tetap berada dalam tanggung jawab pemberi mandat

​

Pembagian Kekuasaan

Mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta desentralisasi ke daerah (pemda).

Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah (dalam HAN) mencakup:

• Beschikking: Keputusan individual (misalnya izin usaha)

• Tindakan Faktual: Misalnya penertiban

• Tindakan Irasional: Tidak berdasarkan logika atau hukum, melanggar AUPB

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

    adalah sistem pelayanan publik yang menyatukan berbagai jenis perizinan dan non-perizinan dalam satu tempat atau loket pelayanan. Tujuannya adalah untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas proses pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha.

Asas Penyelenggaraan Negara

1. Asas Kepentingan Umum

2. Asas Proporsionalitas

3. Asas Profesionalitas

4. Asas Kepastian Hukum

5. Asas Keterbukaan dan Keadilan

6. Asas Akuntabilitas

Penyalahgunaan Wewenang

1. Melampaui Wewenang: Melakukan lebih dari yang diizinkan UU

2. Mencampuradukkan Wewenang: Misalnya mencampur fungsi eksekutif dengan fungsi pengawasan

3. Sewenang-wenang: Bertindak tanpa dasar hukum yang sah

Retribusi dan Mutasi Sepihak

• Retribusi: Pungutan yang dikenakan atas pelayanan publik tertentu

• Mutasi Sepihak: Pemindahan jabatan secara sepihak tanpa prosedur yang benar dapat melanggar prinsip AUPB

Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan layanan publik. Ombudsman berfungsi menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, atau pelayanan diskriminatif.​​​​​​